Jadikan Penimbun dan Penyeludup BBM Musuh Bersama

03-05-2013 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyampaikan kegusarannya terhadap maraknya penimpunan dan penyeludupan BBM di sejumlah daerah di tanah air. Ia menduga aksi ini tidak lepas dari keterlibatan sejumlah oknum yang mempunyai otoritas di daerah.

"Saya mengimbau seluruh masyarakat Indonesia menjadikan penimbun dan penyeludup BBM menjadi musuh bersama. Pelaku ini leluasa karena tidak lepas dari dukungan oknum yang mempunyai otoritas di daerah," katanya dalam acara dialog radio Bersama Wakil Rakyat, kerja sama Pemberitaan Setjen DPR RI dengan RRI Pro3 Nasional di Jakarta, Jumat (3/5/13).

Sebagai wakil rakyat ia banyak menerima masukan seputar aksi penyeludupan berkilo-kilo liter BBM bersubsidi tanpa ada pihak yang menegur atau melakukan tindakan hukum. Di sejumlah daerah SPBU kehabisan stok sementara data dari Pertamina menunjukkan pengiriman melebihi kuota. BBM bersubsidi itu kemudian muncul dalam botol-botol di pinggir jalan.

"Kalau kita menerapkan punishment dengan benar seharusnya mereka sudah kena. Ini jadi pandangan sehari-hari dan kita memaklumi, tidak ada tindakan. Menurut saya tidak bisa begitu kalau perlu masyarakat ikut serta menggerebek para penimpun itu. Karena ini berkaitan dengan masalah ekonomi yang akan menyengsarakan masyarakat," tandasnya.

Politisi Partai Golkar ini menyebut sejak tahun 2010 lalu ia telah mengusulkan agar pemerintah menerapkan BBM dengan dua harga dengan didukung pengawasan menggunakan sistem IT. Kebijakan ini menurutkan bisa mendidik masyarakat bahwa subsidi bukan untuk si kaya tapi untuk orang miskin.

"Tekonologi IT yang mendukung kontrol penjualan sudah ada, orang tidak dapat membeli apabila kuota hariannya sudah habis. Ada investasi untuk pengadaan IT tetapi itu tidak sebanding dengan penghematan subsidi yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah," demikian Satya. (iky)/foto:odji/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...